PN Palopo: LAKIP Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014

by Albert Usada

DI Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Negeri (PN) Palopo telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sebagai bagian dari Manajemen Perencanaan Kinerja. 

Dasar yuridis LAKIP mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) jo. Peraturan Presiden Nomor 29  Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berikut dapat diunggah dokumen LAKIP PN Palopo Tahun 2014, Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) PN Palopo Tahun 2015, Rencana Kinerja Tahunan PN Palopo Tahun 2016 dan Rencana Strategis (Renstra) PN Palopo Tahun 2015 s.d. 2019.

• Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014
• Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2016
• Rencana Strategis Tahun 2015 s.d. 2019
• Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2014 
  
  
  ~
  

CETAK Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

DOWNLOAD Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

• Kata Pengantar
• Isi
• Lampiran

Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010
Diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI

DOWNLOAD Aneka Peraturan Perundangan

by Albert Usada

BERIKUT aneka peraturan perundangan yang relevan di bidang hukum dan peradilan umum yang dapat diunduh.

Undang-undang (UU):

• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP):

• PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang PenilaianPrestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
• PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintah
• PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres):

• A~
• B~

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA):

• Prosedur Mediasi Di Pengadilan
• Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
• Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
• Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• Struktur Organisasi Kepaniteraan Dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan
• Hak Uji Materiil
• Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
• Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• Perintah Penangguhan Sementara
• Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum
• Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
• Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
• Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesdia Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya  
• Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampuu Di Pengadilan
• Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
• Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak
• Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah
• Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA-RI):

• Pendelegasian Penilaian Prestasi Kerja Dan Wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung
• Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Dan Sistem Informasi Manajemen Perkara Berbasis Elektronik
• Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Peningkatan Pelayanan Publik Dan Disiplin Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Di Bawahnya 
• Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum
• Pengelolaan Perpustakaan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan 
• Pemberian Perpanjangan Akreditasi Kepada Pusat Mediasi Nasional (PMN) Sebagai Penyelenggara Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi
• Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali
• Pembentukan Panitia Penyusunan Dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia 
• Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA):

• Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 
• Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
• Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 
• Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali
• Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Perikanan
• Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif
• Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung Dan Pimpinan Pengadilan 
• Petunjuk Penanganan Perkara Tata cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam tindak Pidana Pencucian Uang
• Penandatangan Pakta Integritas
• Perekaman Proses Persidangan
• Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum :

• A~
• B~

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum:

• SE Dirjen Badilum tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum

 ~

SIMPEG: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Menimbang Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
by Albert Usada 

SISTEM Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah sebuah aplikasi yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan data kepegawaian dengan rancangan yang user friendly. Pengelolaan data Kepegawaian merupakan suatu proses vital dan strategis yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan akan informasi data pegawai yang cepat, tepat, akuntabel, dan up to date. SIMPEG ini dapat menjadi solusi untuk dapat mewujudkan pengelolaan data pegawai seperti yang dimaksudkan di atas.

SIMPEG merupakan Sistem Informasi yang menangani pengelolaan data kepegawaian yang meliputi: pendataan pegawai, proses perencanaan dan formasi kepegawaian, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara garis besar terdiri atas modul-modul utama, antara lain:

Modul Referensi Kepegawaian

Fasilitas ini untuk Perekaman Data Referensi (Modul Insert, Update, Delete dan Search) sesuai dengan standar dan peraturan perundangan yang berlaku, seperti: Unit Kerja, Jabatan, Pangkat, Hubungan Keluarga, Gaji, dan lainya.

Modul Biodata Pegawai (Input/Update/ Delete/Search)

Fasilitas ini untuk merawat-menjaga data identitas Pegawai Negeri sipil (PNS), seperti :

• Data identitas pokok PNS
• Data biodata PNS
• Acquire gambar pasfoto PNS (Input dari Scanner / Digital Camera)

Modul Perencanaan Formasi dan Pengadaan Pegawai

Fasilitas diperuntukkan untuk perhitungan Formasi PNS eksisting dan kekurangan formasi PNS sebagai dasar perencanaan pengadaan Calon PNS baru, terdiri dari :

• Fasilitas perhitungan formasi tiap unit kerja, urut berdasarkan golongan, usia, tingkat pendidikan;
• Fasilitas otomasi penerbitan SK CPNS dan PNS;
• Fasilitas penerbitan surat pengantar permintaan nota pertimbangan BKN.

Modul Riwayat Pegawai

Merupakan fasilitas untuk melakukan proses (Input / Update / Delete / Search) data riwayat pegawai seperti : riwayat jabatan, kepangkatan, dll

Modul Perhitungan Gaji Pegawai

Modul ini akan memproses secara otomatis terhadap penggajia, yang terdiri dari fungsi-fungsi :

• Menghitung Tunjangan-tunjangan Gaji;
• Menghitung Gaji yang diterima Pegawai setelah dikurangi potongan-potongan (take home pay).

Modul Penilaian Angka Kredit (untuk PNS fungsional tertentu)

Modul ini akan memproses perhitungan dan penilaian Angka Kredit serta menerbitkan keputusan kenaikan jabatan bagi Pemangku Jabatan Fungsional Guru/Pengawas/Pamong Belajar/ Tenaga Medis dan Paramedis

• Perhitungan dan Penilaian Angka Kredit bagi jabatan Guru/Pengawas/Pamong Belajar (Sistem semester );
• Perhitungan dan Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Medis dan Paramedis ( Dokter / bidan / Perawat );
• Pencetakan Keputusan Penetapan Kenaikan Jabatan Fungsional.

Modul Mutasi Pegawai

Fasilitas ini disediakan untuk keperluan rutin mutasi kepegawaian seperti :

• Penerbitan Surat Perpindahan Tugas;
• Penerbitan Keputusan Perpindahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural ( kolektif );
• Penerbitan Keputusan Perpindahan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional;
• Proses Kenaikan Pangkat / Golongan, mulai dari pengusulan, Update/ entry Nota Pertimbangan Teknis BKN, hingga Penerbitan Keputusannya;
• Penerbitan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
• Proses Pemberhetian, mulai dari pengusulan, Update/entry Nota Pertimbangan Teknis BKN, hingga penerbitan Keputusannya.

Modul Tranfer Data

Merupakan modul aplikasi untuk men-generate data-data yang dibutuhkan oleh instansi-instansi tertentu , seperti PT. Taspen, Askes dan BKN.

Fasilitas Laporan

Keluaran yang dihasilkan dari SIMPEG adalah dapat berupa laporan individual maupun rekapitulasi, yang berbentuk Tabel, dan Statistik, secara garis besar laporan terdiri dari laporan kepegawaian, laporan mutasi dan laporan gaji.